banner

Heboh,,!!! Peserta Sebut Bukan Honor Guru Tapi Lulus P3K Guru di Merangin

Ilustrasi (net).
Ilustrasi (net).

MERANGIN, JambiWin.Com – Setelah pengumuman kelulusan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru di Merangin oleh Paniti Seleksi Daerah (Panselda), kini mulai mencuat informasi dugaan data pokok pendidik (dapodik) fiktif.

Informasi yang dihimpun dari salah satu Peserta P3K mengungkapkan, bahwa adanya pelamar P3K yang berstatus honor di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

banner

“Dari 1.067 guru yang lulus P3K itu, ada yang honor di Dinas lain, seperti Dinas Pendidikan 2 orang MN dan NV, di kantor bupati Merangin 1 orang FT istri Kabid Kepegawaian BKD, Perangkat Desa ada juga yang lulus,”ujarnya.

Selain itu lanjutnya, ada juga beberapa peserta yang lulus P3K guru, namun bekerja sebagai honorer di kantor, mulai dari Pemkab dan Pemprov Jambi.

“Padahal AF itukan honor di Samsat, masuknya Senin sampai dengan Sabtu, jadi kapan waktunya ngajar jadi guru kelas, lihat di pengumuman dia lulus sebagai guru kelas. Adolagi UM honor di Dinas Sosial Merangin lulus jadi P3K guru Penjas Orkes,”ungkapnya sembari minta namanya tidak ditulis.

Ia juga mengatakan, adanya campur tangan kepala sekolah dalam menginput dapodik kabupaten.

“Masak bukan guru tiba-tiba tes P3K dan lulus jadi guru kan lucu, kasian yang belasan tahun honor jadi guru,”tambahnya.

Peserta P3K lainnya juga mempertanyakan, seorang tenaga honorer dipercaya operator dapodik Dinas Pendidikan Merangin, kini lulus jadi P3K guru di SMP.

“Kapan dio ngajar, ngantor senin sampai jumat, kadang lembur. Harusnya operator dapodik itu PNS, jika timbul permasalahan seperti ini siapa yang tanggung jawab, tentu atasannya ya Kabid,” sebutnya dengan nada kesal.

“Saya ada baca berita, sebanyak 28 PPPK 2023 yang lulus terbukti curang di gugurkan Pemkab Tebo, harusnya Pemkab Merangin juga tegas, karena dapodik itu permainan kepsek dan operator dapodik,”harapnya.

Terkait dugaan dapodik fiktif tersebut, Ketua Komisi II DPRD Merangin, Sukadi telah mengatur jadwal pemanggilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

“Tentu akan kita panggil dalam waktu dekat ini, tanggal 3-4 Januari paling lambat jadwalnya,”kata Sukadi. Kamis (28/12/2023).

“Akan kita minta datangkan Kepala sekolah juga nanti, kok bisa bukan guru namun masuk dalam dapodik sekolah kan aneh,”pungkasnya.(do) 

banner