MERANGIN, Jambiwin.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin memastikan peningkatan ruas jalan penghubung Desa Kungkai menuju Bangko akan direalisasikan melalui program pembangunan yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Kepastian tersebut disampaikan Bupati Merangin, M. Syukur, menyusul keluhan masyarakat Desa Kungkai terkait kondisi jalan yang mengalami kerusakan selama bertahun-tahun dan hingga kini belum mendapatkan penanganan menyeluruh.
Menurut M. Syukur, peningkatan jalan tersebut telah masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Usulan penanganannya juga telah disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Merangin.
Hal itu disampaikannya saat meninjau kondisi RSUD Bangko, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan, penentuan prioritas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Merangin dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensi masyarakat, bukan berdasarkan pertimbangan politik maupun wilayah tertentu.
“Kita tidak tendensius terhadap daerah-daerah tertentu. Mana yang urgen harus dibangun, kita segerakan. Tidak harus Sungai Manau, tidak harus Tabir, tidak harus Tran. Tidak ada masalah politik. Mau kalah atau menang di daerah tersebut, kalau sifatnya urgen akan kita segerakan, apalagi menyangkut kebutuhan masyarakat banyak,” tegas M. Syukur.
Ia mengakui, keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur.
“Untuk peningkatan jalan Desa Kungkai sudah kita anggarkan di APBD 2027. Intinya, saya bersama Pak Wabup dan Pak Sekda akan membangun Merangin meski dengan kondisi efisiensi,” ujarnya.
Selain mengandalkan kemampuan keuangan daerah, Pemkab Merangin juga terus berupaya mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Salah satunya melalui komunikasi dan koordinasi dengan Komisi V DPR RI serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Upaya tersebut dilakukan untuk memperjuangkan tambahan anggaran guna mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Kabupaten Merangin.
Kepala Dinas PUPR Merangin, Risdiansyah, membenarkan bahwa peningkatan ruas jalan Desa Kungkai menuju Bangko telah masuk dalam perencanaan APBD 2027.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Merangin, Arya, mengungkapkan bahwa pada 2026 Kabupaten Merangin memperoleh alokasi Dana Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) sebesar Rp28,8 miliar. Saat ini, kegiatan tersebut masih dalam proses tender.
Anggaran tersebut diperuntukkan bagi penanganan ruas Jalan Simpang Talang Kawo–Tambang Emas (Bukit Bungkul), dengan panjang penanganan sekitar lima kilometer dan lebar enam meter. Pekerjaan jalan tersebut direncanakan menggunakan konstruksi aspal.
Selain itu, Kabupaten Merangin juga memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit sebesar Rp2,4 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk penanganan ruas Jalan Tambang Emas–Lantak Seribu.
Tak hanya itu, Merangin juga mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2027 sekitar Rp12 miliar.
Arya menyebutkan, dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, hanya lima daerah yang memperoleh alokasi DAK tersebut. Kelima daerah itu yakni Kabupaten Merangin, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Khusus untuk peningkatan ruas jalan Desa Kungkai menuju Bangko, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp1 miliar. Anggaran tersebut masuk dalam rencana peningkatan ruas jalan dalam Kota Bangko.
Dengan masuknya program tersebut dalam perencanaan APBD 2027, masyarakat Desa Kungkai kini menaruh harapan agar perbaikan jalan yang selama bertahun-tahun dikeluhkan dapat segera terlaksana.
Pasalnya, kondisi jalan yang rusak tidak hanya menghambat kelancaran mobilitas warga, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas perekonomian serta akses masyarakat menuju pusat pemerintahan Kabupaten Merangin.
Masyarakat berharap rencana peningkatan jalan tersebut tidak berhenti sebatas perencanaan anggaran, melainkan dapat segera diwujudkan melalui pekerjaan fisik sehingga akses transportasi yang layak dan aman dapat dinikmati masyarakat.(Red)
