JAMBI, Jambiwin.com – Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jambi, Edi Purwanto, menyambut baik rencana Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyiapkan program beasiswa ke Jepang bagi pemuda desa.
Namun, Edi mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti pada pengiriman peserta untuk mengikuti pelatihan atau studi banding. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan konsep yang matang sejak proses seleksi hingga peserta kembali dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di desa masing-masing.
“Bagus ya, tetapi memang harus kita mitigasi sedemikian rupa. Siapa orang yang akan dikirim, setelah dikirim kira-kira seperti apa, fungsinya apa, itu harus jelas,” ujar Edi.
Edi menilai pengalaman berbagai program studi banding sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan terbesar justru kerap muncul setelah peserta kembali ke daerah. Ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama pelatihan belum tentu dapat dimanfaatkan secara optimal jika tidak disertai tindak lanjut yang jelas.
“Kadang-kadang sering kita mengirim seseorang untuk studi banding, untuk belajar. Pasca pulang dari sana pemberdayaannya kurang, sehingga tidak optimal,” katanya.
Karena itu, Edi menekankan pentingnya tahap pascapelatihan. Para peserta yang telah mendapatkan kesempatan belajar di Jepang harus terus diasah dan diarahkan agar pengetahuan yang diperoleh benar-benar dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan desa.
Menurutnya, desa memiliki banyak persoalan yang membutuhkan sumber daya manusia dengan kemampuan dan wawasan yang baik. Mulai dari pengelolaan dan operasional desa, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peningkatan efektivitas program, hingga optimalisasi peran pendamping desa.
“Kalau cuma belajar sebentar kan harus diasah. Tindak lanjutnya yang paling penting,” tegasnya.
Edi menilai program beasiswa semacam ini dapat menjadi investasi penting dalam meningkatkan kualitas pemuda desa. Namun, keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak pemuda yang diberangkatkan atau mengikuti pelatihan.
Lebih dari itu, harus ada ukuran yang jelas mengenai apa yang dilakukan peserta setelah kembali, inovasi apa yang dihasilkan, serta seberapa besar kontribusinya terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Artinya inovasi-inovasi itu kita dukung, tapi bukan hanya pada saat pelatihan. Yang paling penting pascapelatihan itu baik, tepat guna nggak, mampu nggak mereka belajar dengan baik untuk mencapai tujuan dari Kementerian Desa itu sendiri,” pungkas Edi. (red)
Sumber : Jambiseru.com
