JAMBIWIN.COM, BANGKO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten Merangin) resmi menyampaikan catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ Bupati Merangin 2025) Tahun Anggaran 2025.
Meski diwarnai sejumlah koreksi, Pemerintah Kabupaten Merangin menyambut baik masukan tersebut sebagai bagian dari komitmen peningkatan kinerja.
Penyampaian catatan berlangsung dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Merangin, Jumat (10/04/2026). Rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil pembahasan mendalam melalui hearing antara Pansus I, II, dan III bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam rapat tersebut, juru bicara Pansus I Taufiq, Pansus II Patria Nusa Nanta, dan Pansus III Al Hanim Assasiqi memaparkan hasil evaluasi secara bergantian. Sementara itu, tanggapan resmi DPRD dibacakan oleh Sekretaris DPRD Merangin, Dadang Hikmatullah.
Secara umum, DPRD menyoroti sejumlah aspek penting yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Di antaranya peningkatan kualitas layanan publik, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur strategis, serta pemerataan jaringan telekomunikasi hingga ke wilayah pelosok.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Merangin M. Syukur menegaskan bahwa rekomendasi DPRD merupakan instrumen strategis untuk membedah kinerja pemerintah secara objektif.
“Seluruh rekomendasi DPRD akan kami jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan penyusunan program di tahun mendatang serta penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah,” ujar M. Syukur.
Ia mengakui, pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2025 masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari internal birokrasi maupun faktor eksternal. Namun demikian, kritik konstruktif dari legislatif dinilai sebagai dorongan untuk mempercepat kinerja pemerintah.
“Sinergi ini adalah kunci utama menuju Merangin Baru 2030. Kita ingin mewujudkan Merangin yang berdaya saing, akuntabel, reformis, dan unggul,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Bupati M. Syukur turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat, mulai dari ASN, partai politik, tokoh masyarakat, hingga insan pers yang terus berperan aktif dalam mengawal pembangunan daerah.
Ia berharap, sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga demi memastikan pembangunan yang tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat.(him)
