MERANGIN, JambiWin.Com – Kisruh dugaan kecurangan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilingkup Pemerintah Kabupaten Merangin kini berbuntut panjang.
Sejumlah pihak terus mendesak untuk mengusut tuntas persoalan tersebut agar terang benderang, mulai dari Ketua DPRD Merangin, Herman Efendi hingga Ketua GP Ansor Muhlisin.
Ketua Ormas Pekat IB Yuzermen Buyung, ikut menyorot proses seleksi P3K Kabupaten Merangin, menurutnya setelah pengumuman hasil seleksi, kini mencuat dugaan kecurangan, mulai dari data pokok pendidik (dapodik) hingga dugaan gratifikasi.
“Hingga saat ini sudah ada belasan P3K guru yang lulus seleksi dan tidak berstatus honorer guru. Artinya ada kerjasama Kepsek dengan Operator dapodik di sekolah maupun di Dinas Pendidikan,”kata Buyung pada Media ini. Selasa (2/12/2023).
Disebutkannya, dugaan kecurangan peserta seleksi P3K ini sudah hampir nyata, sebab bagaimana bisa tidak masuk dan ngajar di sekolah namun terdaftar di dapodik sekolah.
“Kan aneh, tidak pernah kesekolah, namun terdaftar dalam dapodik sekolah. Ada permainan dan persekongkolan Kepsek dan Operator, tidak menutup kemungkinan adanya gratifikasi dalam kepengurusan dapodik sekolah di Dinas Pendidikan,” tambahnya.
Demi Merangin yang bersih kedepannya tegas Buyung, mendesak pihak aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Polres Merangin, untuk mengusut tuntas kasus dugaan kecurangan seleksi P3K ini.
“Kita minta Polres Merangin usut kasus dugaan kecurangan seleksi P3K ini, agar persoalan ini terang benderang,” pungkasnya.
Informasi yang dihimpun, hingga saat ini terdapat belasan honorer yang bukan guru namun lulus P3K guru di kabupaten Merangin.
Mulai dari honorer kantor bupati Merangin, honorer di Dinas Pendidikan, kantor Samsat, Satpol PP, Dinas Sosial, bahkan tak pernah honorer guru tapi bisa lulus P3K guru karena terdaftar namanya di dapodik.(do)
